Multi-track Governance Structure

Untuk mengembangkan tata pemerintahan terintegrasi, pemerintah harus membiasakan mengelola kegiatannya dengan struktur tata pemerintahan berjalur jamak. Dengan struktur berjalur jamak, satu instansi pemerintah didorong untuk dapat mengelola berbagai fungsi pemerintah dalam situasi yang berbeda secara efisien dan efektif. Sayangnya, di Indonesia birokrasi pemerintah justru semakin terperangkap pada struktur pemerintahan berjalur tunggal. Mereka terbiasa, bahkan dibiasakan membaca masalah publik dan mencari solusi dengan menggunakan satu kacamata yang sempit (black-box), terlepas dari situasi yang dihadapinya. Struktur berjalur tunggal cenderung mendorong para pegawai ASN untuk mengelola kegiatan secara rutin tanpa memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang bergerak dengan cepat. Para pegawai ASN tidak terlatih untuk mengelola kontingensi dan membaca kejadian masa depan dan mengantisipasinya secara cerdas.

Situasi cenderung memburuk ketika pemerintah lebih suka menggunakan single-purpose organization Munculnya gerakan New Public Management di banyak negara telah mendorong berkembangnya organisasi yang dirancang untuk mengelola satu fungsi pemerintah tertentu. Organisasi seperti ini cenderung menyuburkan mentalitas sektor. Situasi menjadi lebih runyam ketika ternyata fungsi tersebut menjadi keroyokan dari banyak organisasi pemerintah lainnya. Yang berkembang kemudian adalah banyak struktur, tetapi miskin fungsi. daripada organisasi publik yang mampu mengelola banyak fungsi dalam satu struktur. Tipe instansi pemerintah tersebut cenderung memperkuat mentalitas sektor dan menghalangi upaya untuk membangun pemerintah yang terkoneksi. Selama lebih dari satu dekade, jumlah lembaga pemerintah bertujuan tunggal tumbuh semakin banyak dengan struktur yang semakin tumpang tindih. 

Reformasi kelembagaan mengalami defisit. Pola pikir dan tradisi yang mendorong pembentukan institusi baru ketika muncul satu masalah publik membuat struktur tata pemerintahan menjadi semakin sumpek dan sulit dikoordinasikan. Keinginan pemerintah untuk membentuk Badan Restorasi Lahan Gambut dan Badan Ketahanan Pangan tanpa menata kembali struktur kelembagaan yang ada menjadi bukti bahwa pola pikir yang keliru tersebut masih kuat di benak para pengambil kebijakan. Jika hal ini dibiarkan maka jumlah kementerian, LNPK, dan LNS semakin banyak dengan misi yang tumpang-tindih dan tentu saja akan mempersulit pengembangan tata pemerintahan terintegrasi.

Memasuki pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), struktur berjalur tunggal tidak dapat dipertahankan keberadaannya. Kompetisi global menuntut pemerintah dapat memberi solusi yang cerdas, utuh, dan cepat terhadap masalah yang dihadapi warganya, terutama para pelaku ekonomi. Solusi yang parsial, lamban, dan tidak tepat yang muncul karena birokrasi terfragmentasi terperangkap pada ego sektoral dan struktur berjalur tunggal tidak lagi dapat diterima. Struktur birokrasi Weberian yang mengandalkan proseduralisme, rutinitas, dan hubungan vertikal tidak lagi mampu merespons dinamika global. Struktur seperti itu tidak memungkinkan sektor publik untuk mampu mengelola keragaman situasi dan kebutuhan para pelaku ekonomi yang semakin kompleks dan dinamis. Sebaliknya, struktur tata pemerintahan harus memberi ruang yang memadai bagi para pegawai ASN mengambil diskresi serta bertindak secara kreatif dan inovatif ketika dihadapkan pada kontingensi. Agar struktur berjalur jamak dapat bekerja, maka pemerintah perlu mengatur mekanisme akuntabilitas yang berbeda ketika seorang pegawai ASN dihadapkan pada situasi kontingensi yang berbeda.

Dengan struktur berjalur jamak, birokrasi dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan warganya yang beraneka. Selama ini kebijakan pelayanan publik cenderung dirancang sesuai dengan kapasitas dan kepentingan rezim pelayanan. Kebijakan tidak dirancang untuk mampu memberi pelayanan yang beraneka dan bersifat personal sesuai dengan kebutuhan warganya. Akibatnya, di Indonesia warga harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. Bukan sebaliknya, pemerintah yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan warganya. Rezim pelayanan publik seharusnya mampu melayani warga sesuai dengan kebutuhannya. Dalam negara yang sangat beraneka karakter, budaya, etnisitas, dan tingkat kehidupan sosial ekonominya, rezim pelayanan harus mampu menyelenggarakan pelayanan yang beraneka merespons kebutuhan warganya. Struktur tata pemerintahan harus dirancang untuk mampu mengelola verietas pelayanan tinggi dan responsif terhadap dinamika lingkungan, baik internal maupun exsternal.

Penulis

Siti Zulaihah Mahasiswa Magister Administrasi Publik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Indonesia.