Pembuatan kebijakan

Jika satu masalah publik dimasukkan ke dalam agenda kebijakan maka negara dan/atau pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap masalah tersebut. Negara dan pemerintah tidak boleh membiarkan masalah tersebut menjadi meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Aktor negara seperti wakil rakyat, aktor pemerintah seperti presiden, menteri, pejabat politik terkait lainnya, aktor dalam birokrasi, dan pemangku kepentingan di luar pemerintah perlu membangun kesepakatan tentang masalah yang dihadapinya dan pilihan-pilihan solusi yang tersedia untuk menyelesaikan masalah publik tersebut.

Dalam pembuatan kebijakan yang inkremental, pembuatan kebijakan diasumsikan tidak pernah berangkat dari titik nol. Setiap masalah publik selalu terkait dengan problem yang terjadi dengan kebijakan sebelumnya. Jarang terjadi pemerintah dan warga menghadapi masalah yang baru sama sekali, di mana tidak pernah ada kebijakan yang merespons hal itu sebelumnya. Kekerasan seksual, kemiskinan, transportasi kota yang buruk, dan birokrasi yang tidak peduli pada kepentingan publik adalah masalah publik yang sudah lama terjadi. Sudah banyak tindakan pemerintah dilakukan untuk merespons masalah tersebut. Dalam situasi seperti ini maka pertanyaan yang muncul adalah apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini untuk merespons masalah publik tersebut? Mengapa tidak cukup dan tindakan baru diperlukan?

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, tentu nilai-nilai publik dapat memberi pedoman dan referensi untuk menjawab pertanyaan. Mengapa masalah tersebut muncul dan mengapa tindakan pemerintah selama ini tidak dapat menyelesaikan masalah sehingga diperlukan tindakan baru? Berbagai masalah publik tersebut dinilai penting serta tindakan yang lebih efektif dan cerdas diperlukan untuk meresponsnya, tentu hal tersebut terkait dengan nilai-nilai publik yang berlaku. Jika berbagai masalah tersebut tidak dapat diselesaikan maka akan merugikan hak-hak warga yang membutuhkan rasa aman dari kekerasan seksual, bebas dari kemiskinan, bebas dari kemacetan dan kekacauan di jalan raya, serta pelayanan publik yang berkualitas. Kerugian masyarakat menjadi lebih besar ketika masalah publik dibiarkan dan menjadi lebih buruk. Inovasi dan pembaharuan kebijakan diperlukan untuk menyelesaikan masalah publik tersebut.

Untuk menghasilkan kebijakan baru yang lebih efektif, maka evaluasi terhadap kebijakan yang ada menjadi sangat penting dilakukan. Evaluasi harus menjawab apa kontribusi dari serangkaian kebijakan yang ada terhadap perbaikan pemenuhan hak dan kewajiban warga. Apakah kebijakan itu mampu membuat kebutuhan dan keinginan warga terpenuhi? Apakah kebijakan itu mampu membuat warga terlibat dalam penyelesaian masalah publik yang dihadapinya? Apakah semangat kewargaan mereka meningkat dan menjadi lebih peduli terhadap upaya penyelesaian masalah tersebut? Jadi, nilai-nilai publik berperan dalam membantu mengumpulkan fakta-fakta terkait dengan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang ada. Dengan berbasis pada hasil evaluasi ini maka pemerintah dapat mengembangkan serangkaian alternatif kebijakan yang lebih efektif dan inovatif.

Pertanyaannya kemudian apakah nilai-nilai publik mampu memberi pedoman bagi proses pengambilan keputusan tentang kebijakan baru yang harus diambil oleh pemerintah. Ketika pemerintah dihadapkan pada lebih dari satu alternatif kebijakan maka pemerintah harus mengkaji pilihan-pilihan yang tersedia dan memilih yang terbaik, termurah, termudah dalam pelaksanaannya, dan terbesar dalam memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan/atau penyelesaian masalah publik. Dalam konteks ini prinsip dalam pengambilan keputusan menjadi sangat krusial peranannya. Pemerintah dapat menggunakan berbagai prinsip yang disepakatinya untuk mengevaluasi pilihan-pilihan kebijakan yang dimilikinya.

Prinsip yang akan dipergunakan sebaiknya disepakati oleh semua pemangku kepentingan yang penting. Jika prinsip penilaian tidak disepakati, keputusan tentang pilihan kebijakan yang diambil dapat menjadi kontroversi publik. Pro dan kontra terhadap keputusan yang diambil dapat berkembang dan mengganggu legitimasi dari pilihan kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan yang demokratis, semua aspek dari proses pengambilan keputusan harus didiskusikan secara terbuka dan menjadi bagian dari diskursus di arena publik. Tujuan, masalah, pilihan kebijakan, dan kriteria pengambilan keputusan adalah domain publik, bukan domain dari elite politik dan birokrasi, di mana semua pemangku kepentingan memiliki akses untuk terlibat dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan. Dengan adanya proses kebijakan yang transparan dan inklusif, apa pun pilihan kebijakan yang diambil akan memiliki basis legitimasi yang kuat dan memperoleh dukungan dari publik yang luas.

Tentang prinsip dan nilai yang sebaiknya digunakan, para pakar dan peneliti terdahulu menganjurkan agar prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan politik lebih luas daripada sekadar efisiensi ekonomi, keadilan, dan pemenuhan hak warga. Ruang terbuka bagi para akademisi dan mahasiswa administrasi publik untuk ikut memberi kontribusi terhadap pengembangan prinsip baru dalam pengambilan keputusan politik. Negara dan pemerintah tentu ingin setiap kebijakan yang dilakukannya bukan hanya memberi kontribusi terhadap penyelesaian masalah warga dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara keseluruhan, tetapi juga berharap setiap kebijakan publik mampu memberi kontribusi terhadap penguatan eksistensinya. Hal ini dapat dilakukan jika prinsip dalam pengambilan keputusan politik dapat diperluas dengan menambah perspektif baru yang relevan dengan penguatan keberadaan dan kapasitas negara. Misalnya, menjadikan efek dan outcome dari pilihan kebijakan terhadap kapasitas penguatan kapasitas dan keberadaan negara. Selama ini, pustaka dalam analisis kebijakan hanya mengajarkan pada para analis kebijakan bagaimana menilai efek kebijakan terhadap masyarakat, tetapi mereka umumnya tidak peduli pada efeknya terhadap penguatan kapasitas negara dan pemerintah.

Kita ingin membangun negara yang efektif dan dirasakan kehadirannya oleh warganya, bukan negara gagal. Kebijakan publik harus memberi kontribusi terhadap penguatan kapasitas dan efektivitas negara. Hal ini dapat dilakukan jika setiap kali pemerintah melaksanakan kebijakan publik, kebijakan tersebut bukan hanya dapat menyelesaikan masalah publik tetapi juga memperkuat legitimasi dan kapasitas pemerintah dan negara. Legitimasi publik selalu berbasis pada nilai-nilai publik. Hubungan antara kebijakan publik dengan nilai-nilai publik seharusnya bersifat sirkuler dan saling memperkuat satu dengan lainnya.

Penulis 

Siti Zulaihah Mahasiswa Magister Administrasi Publik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Indonesia.