Posts

Manajeman Kolaboratif

Menguatnya kebutuhan masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan layanan publik menuntut adanya perubahan paradigma dalam manajemen pelayanan publik. Ada banyak alasan pengelolaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dalam beberapa hal tidak lagi dapat dilakukan oleh organisasi tunggal. Masalah yang dihadapi masyarakat semakin kompleks dan multidimensional, sumber daya yang tersedia pada satu institusi tertentu sangat terbatas, dan kapasitas masing-masing institusi sangat kecil untuk menangani berbagai masalah secara sendirian. Oleh karena itu, kemitraan untuk mengelola permasalahan yang kompleks dan multidimensional tersebut menjadi sebuah keniscayaan. Tidak mengherankan selama beberapa dekade terakhir muncul banyak pengembangan praktik kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam penyelenggaraan layanan publik, terutama di negara-negara maju. Berbagai literatur menunjukkan bahwa keberhasilan atau kegagalan kemitraan antara institusi pemerintah dengan swasta sangat ditent...
Post a Comment
Read more

Sektor Publik dan Sektor Swasta

Walaupun secara kelembagaan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menggunakan tiga lembaga dan mekanisme yang berbeda, tetapi dalam perspektif ekonomi ketiganya sering secara sederhana dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu sektor publik dan sektor swasta. Kedua sektor tersebut memiliki kekuatan dan kelebihan masing-masing. Negara dan pemerintah dapat menggunakan keduanya secara terpisah dan/atau secara bersama-sama dalam penyelenggaraan pelayanan. Akan tetapi, perbedaan kedua sektor tersebut sekarang cenderung semakin kabur. Apalagi jika perbedaan didasarkan pada perbedaan sifat kepemilikan dari kedua sektor tersebut, yaitu apakah lembaga tersebut dimiliki oleh pemerintah atau swasta. Sektor publik tidak lagi identik dengan lembaga pemerintah semata karena sekarang banyak lembaga nonpemerintah yang sebagian pembiayaannya berasal dari pemerintah dan melaksanakan tugas pemerintah. Dahulu, secara tradisional sektor publik diidentikkan dengan institusi pemerintah, sedangkan sektor sw...
Post a Comment
Read more

Konsep Barang Publik dan Barang Privat

Secara sederhana, barang dan jasa dapat dibedakan dalam beberapa jenis. Ada dua variabel yang sering kali digunakan membedakan jenis barang dan jasa, yaitu apakah produsen barang dan jasa tersebut dapat melakukan pencegahan terhadap penggunanya (non-excludability) serta apakah pemanfaatan barang dan jasa tersebut dapat mencegah orang lain untuk mengonsumsinya (non-rivalry). Barang dan jasa disebut menjadi barang publik ketika produsen tidak mampu dengan mudah mencegah orang untuk dapat mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan dan penggunaan oleh mereka tidak mencegah orang lain untuk dapat mengonsumsinya. Barang privat adalah barang dan jasa yang memiliki ciri-ciri sebaliknya, yaitu produsennya dapat dengan mudah menentukan yang boleh mengonsumsi barang dan jasa yang diproduksinya (excludable) dan konsumsinya bersifat perseorangan (rivalry). Ketika konsumsinya bersifat perseorangan maka penggunaan barang dan jasa oleh seseorang akan mencegah orang lain menggunakannya. Kedua jenis ba...
Post a Comment
Read more

Multi-track Governance Structure

Untuk mengembangkan tata pemerintahan terintegrasi, pemerintah harus membiasakan mengelola kegiatannya dengan struktur tata pemerintahan berjalur jamak. Dengan struktur berjalur jamak, satu instansi pemerintah didorong untuk dapat mengelola berbagai fungsi pemerintah dalam situasi yang berbeda secara efisien dan efektif. Sayangnya, di Indonesia birokrasi pemerintah justru semakin terperangkap pada struktur pemerintahan berjalur tunggal. Mereka terbiasa, bahkan dibiasakan membaca masalah publik dan mencari solusi dengan menggunakan satu kacamata yang sempit (black-box), terlepas dari situasi yang dihadapinya. Struktur berjalur tunggal cenderung mendorong para pegawai ASN untuk mengelola kegiatan secara rutin tanpa memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang bergerak dengan cepat. Para pegawai ASN tidak terlatih untuk mengelola kontingensi dan membaca kejadian masa depan dan mengantisipasinya secara cerdas. Situasi cenderung memburuk ketika pemerintah lebih suka menggunakan single-p...
Post a Comment
Read more

Konsep Birokrasi Weberian

Model pemerintahan berbentuk birokrasi Weberian. Skala organisasi pemerintahan yang besar dan luas cakupannya mendorong mereka untuk mengembangkan struktur yang menyerupai karakteristik organisasi industrial. Institusi pemerintah tersebut umumnya memiliki pembagian kerja, prosedur dan standar operasi yang tertulis, spesialisasi tugas, merit system, dan jenjang karier, yang menjadi karakteristik dari birokrasi Weberian. Institusi tersebut karenanya sering disebut sebagai birokrasi rasional. Kinerja birokrasi pemerintah yang cenderung buruk dan mengecewakan warganya membentuk persepsi publik yang cenderung negatif terhadap birokrasi, walaupun sebenarnya birokrasi sebagai satu model organisasi bersifat netral. Birokrasi dapat fungsional ataupun disfungsional tergantung bagaimana birokrasi dikelola. Weber mengembangkan konsep birokrasi sebagai respons terhadap lingkungannya pada waktu itu, yang menurut pandangannya akan dapat diatasi dengan baik jika pemerintah mengembangkan organisasi yan...
Post a Comment
Read more

Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan menjadi tindakan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Keseluruhan proses pembuatan kebijakan yang dimulai sejak penentuan tujuan, perumusan masalah, dan pengambilan keputusan hanya memiliki efek terhadap perbaikan kesejahteraan rakyat jika kebijakan tersebut mampu mewujudkan output dan outcome yang mampu mengubah kehidupan masyarakat luas. Dengan kata lain, seperti dikatakan oleh Moore dan Bozeman, kebijakan tersebut mampu menciptakan nilai-nilai publik. Kebijakan reformasi birokrasi hanya mengubah nasib rakyat jika kebijakan tersebut mampu menghasilkan output seperti pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan publik dan aspirasi publik. Jika serangkaian output tersebut kemudian mampu menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat luas (outcomes), misalnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik sebagai akibat dari semakin baiknya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, maka reformasi birokrasi dapat dinilai berhasil men...
Post a Comment
Read more

Pembuatan kebijakan

Jika satu masalah publik dimasukkan ke dalam agenda kebijakan maka negara dan/atau pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap masalah tersebut. Negara dan pemerintah tidak boleh membiarkan masalah tersebut menjadi meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Aktor negara seperti wakil rakyat, aktor pemerintah seperti presiden, menteri, pejabat politik terkait lainnya, aktor dalam birokrasi, dan pemangku kepentingan di luar pemerintah perlu membangun kesepakatan tentang masalah yang dihadapinya dan pilihan-pilihan solusi yang tersedia untuk menyelesaikan masalah publik tersebut. Dalam pembuatan kebijakan yang inkremental, pembuatan kebijakan diasumsikan tidak pernah berangkat dari titik nol. Setiap masalah publik selalu terkait dengan problem yang terjadi dengan kebijakan sebelumnya. Jarang terjadi pemerintah dan warga menghadapi masalah yang baru sama sekali, di mana tidak pernah ada kebijakan yang merespons hal itu sebelumnya. Kekerasan seksual, kemiskinan, transportasi kota ...
Post a Comment
Read more