Diantarateori

Menguatnya kebutuhan masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan layanan publik menuntut adanya perubahan paradigma dalam manajemen pelayanan publik. Ada banyak alasan pengelolaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dalam beberapa hal tidak lagi dapat dilakukan oleh organisasi tunggal. Masalah yang dihadapi masyarakat semakin kompleks dan multidimensional, sumber daya yang tersedia pada satu institusi tertentu sangat terbatas, dan kapasitas masing-masing institusi sangat kecil untuk menangani berbagai masalah secara sendirian. Oleh karena itu, kemitraan untuk mengelola permasalahan yang kompleks dan multidimensional tersebut menjadi sebuah keniscayaan. Tidak mengherankan selama beberapa dekade terakhir muncul banyak pengembangan praktik kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam penyelenggaraan layanan publik, terutama di negara-negara maju. Berbagai literatur menunjukkan bahwa keberhasilan atau kegagalan kemitraan antara institusi pemerintah dengan swasta sangat ditent...

Walaupun secara kelembagaan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menggunakan tiga lembaga dan mekanisme yang berbeda, tetapi dalam perspektif ekonomi ketiganya sering secara sederhana dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu sektor publik dan sektor swasta. Kedua sektor tersebut memiliki kekuatan dan kelebihan masing-masing. Negara dan pemerintah dapat menggunakan keduanya secara terpisah dan/atau secara bersama-sama dalam penyelenggaraan pelayanan. Akan tetapi, perbedaan kedua sektor tersebut sekarang cenderung semakin kabur. Apalagi jika perbedaan didasarkan pada perbedaan sifat kepemilikan dari kedua sektor tersebut, yaitu apakah lembaga tersebut dimiliki oleh pemerintah atau swasta. Sektor publik tidak lagi identik dengan lembaga pemerintah semata karena sekarang banyak lembaga nonpemerintah yang sebagian pembiayaannya berasal dari pemerintah dan melaksanakan tugas pemerintah. Dahulu, secara tradisional sektor publik diidentikkan dengan institusi pemerintah, sedangkan sektor sw...

Secara sederhana, barang dan jasa dapat dibedakan dalam beberapa jenis. Ada dua variabel yang sering kali digunakan membedakan jenis barang dan jasa, yaitu apakah produsen barang dan jasa tersebut dapat melakukan pencegahan terhadap penggunanya (non-excludability) serta apakah pemanfaatan barang dan jasa tersebut dapat mencegah orang lain untuk mengonsumsinya (non-rivalry). Barang dan jasa disebut menjadi barang publik ketika produsen tidak mampu dengan mudah mencegah orang untuk dapat mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan dan penggunaan oleh mereka tidak mencegah orang lain untuk dapat mengonsumsinya. Barang privat adalah barang dan jasa yang memiliki ciri-ciri sebaliknya, yaitu produsennya dapat dengan mudah menentukan yang boleh mengonsumsi barang dan jasa yang diproduksinya (excludable) dan konsumsinya bersifat perseorangan (rivalry). Ketika konsumsinya bersifat perseorangan maka penggunaan barang dan jasa oleh seseorang akan mencegah orang lain menggunakannya. Kedua jenis ba...

Untuk mengembangkan tata pemerintahan terintegrasi, pemerintah harus membiasakan mengelola kegiatannya dengan struktur tata pemerintahan berjalur jamak. Dengan struktur berjalur jamak, satu instansi pemerintah didorong untuk dapat mengelola berbagai fungsi pemerintah dalam situasi yang berbeda secara efisien dan efektif. Sayangnya, di Indonesia birokrasi pemerintah justru semakin terperangkap pada struktur pemerintahan berjalur tunggal. Mereka terbiasa, bahkan dibiasakan membaca masalah publik dan mencari solusi dengan menggunakan satu kacamata yang sempit (black-box), terlepas dari situasi yang dihadapinya. Struktur berjalur tunggal cenderung mendorong para pegawai ASN untuk mengelola kegiatan secara rutin tanpa memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang bergerak dengan cepat. Para pegawai ASN tidak terlatih untuk mengelola kontingensi dan membaca kejadian masa depan dan mengantisipasinya secara cerdas. Situasi cenderung memburuk ketika pemerintah lebih suka menggunakan single-p...

Model pemerintahan berbentuk birokrasi Weberian. Skala organisasi pemerintahan yang besar dan luas cakupannya mendorong mereka untuk mengembangkan struktur yang menyerupai karakteristik organisasi industrial. Institusi pemerintah tersebut umumnya memiliki pembagian kerja, prosedur dan standar operasi yang tertulis, spesialisasi tugas, merit system, dan jenjang karier, yang menjadi karakteristik dari birokrasi Weberian. Institusi tersebut karenanya sering disebut sebagai birokrasi rasional. Kinerja birokrasi pemerintah yang cenderung buruk dan mengecewakan warganya membentuk persepsi publik yang cenderung negatif terhadap birokrasi, walaupun sebenarnya birokrasi sebagai satu model organisasi bersifat netral. Birokrasi dapat fungsional ataupun disfungsional tergantung bagaimana birokrasi dikelola. Weber mengembangkan konsep birokrasi sebagai respons terhadap lingkungannya pada waktu itu, yang menurut pandangannya akan dapat diatasi dengan baik jika pemerintah mengembangkan organisasi yan...

Pelaksanaan kebijakan menjadi tindakan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Keseluruhan proses pembuatan kebijakan yang dimulai sejak penentuan tujuan, perumusan masalah, dan pengambilan keputusan hanya memiliki efek terhadap perbaikan kesejahteraan rakyat jika kebijakan tersebut mampu mewujudkan output dan outcome yang mampu mengubah kehidupan masyarakat luas. Dengan kata lain, seperti dikatakan oleh Moore dan Bozeman, kebijakan tersebut mampu menciptakan nilai-nilai publik. Kebijakan reformasi birokrasi hanya mengubah nasib rakyat jika kebijakan tersebut mampu menghasilkan output seperti pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan publik dan aspirasi publik. Jika serangkaian output tersebut kemudian mampu menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat luas (outcomes), misalnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik sebagai akibat dari semakin baiknya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, maka reformasi birokrasi dapat dinilai berhasil men...

Jika satu masalah publik dimasukkan ke dalam agenda kebijakan maka negara dan/atau pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap masalah tersebut. Negara dan pemerintah tidak boleh membiarkan masalah tersebut menjadi meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Aktor negara seperti wakil rakyat, aktor pemerintah seperti presiden, menteri, pejabat politik terkait lainnya, aktor dalam birokrasi, dan pemangku kepentingan di luar pemerintah perlu membangun kesepakatan tentang masalah yang dihadapinya dan pilihan-pilihan solusi yang tersedia untuk menyelesaikan masalah publik tersebut. Dalam pembuatan kebijakan yang inkremental, pembuatan kebijakan diasumsikan tidak pernah berangkat dari titik nol. Setiap masalah publik selalu terkait dengan problem yang terjadi dengan kebijakan sebelumnya. Jarang terjadi pemerintah dan warga menghadapi masalah yang baru sama sekali, di mana tidak pernah ada kebijakan yang merespons hal itu sebelumnya. Kekerasan seksual, kemiskinan, transportasi kota ...

Kesepakatan tentang tujuan negara dan pemerintah, sebagaimana terkandung dalam konstitusi dan peraturan perundangan, dapat menjadi basis untuk mengidentifikasi adanya masalah dan isu kebijakan. Masalah adalah jarak antara tujuan dengan realitas empiris yang terjadi dan/atau kendala yang menghalangi upaya untuk mendekatkan realitas pada tujuan. Masalah perlu dicarikan solusinya agar perubahan realitas menuju tujuan dapat dilakukan secara terencana dan cepat. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan masalah publik yang perlu diintervensi oleh negara dan pemerintah. Tidak semua masalah perlu diintervensi oleh pemerintah, tergantung pada banyak faktor. Ketiga unsur nilai publik di atas seharusnya menjadi faktor yang menentukan apakah masalah tersebut perlu diintervensi oleh negara dan/atau pemerintah serta perlu menjadi bagian dari agenda kebijakan. Sebagai contoh adalah kontroversi tentang LGBT yang sempat marak dan menjadi isu publik. Apakah perilaku LGBT adalah masalah publik atau masa...

Pemikiran tentang pemisahan politik dengan administrasi sudah lama berkembang dalam kajian administrasi publik. Bahkan, gagasan tersebut sudah disampaikan oleh generasi pertama pemikir administrasi publik, seperti Wodrow Wilson, Goodnow, dan Weber. Kebanyakan pustaka yang terbit sebelum era perang dunia kedua, umumnya sangat peduli dengan keinginan untuk menjaga agar administrasi jauh dari hiruk-pikuk kegiatan politik. Bahkan, sejak awal sejarah kelahiran ilmu administrasi publik, Wilson mengatakan bahwa the province of politics berbeda dengan the province of administration. Politik, menurut Wilson, berbicara tentang perumusan tujuan negara, sedangkan administrasi berbicara tentang pelaksanaan dari tujuan negara yang telah diputuskan oleh para politisi. Tidak mengherankan kalau dalam pustaka terdahulu, banyak penulis yang mengatakan bahwa “administration begins when politics ends”. Proses administrasi dimulai ketika proses politik usai. Keduanya, politik dan administrasi, dianggap seba...